--> Pengertian, Latar Belakang, Tujuan dan Penerapan Otonomi Daerah | Blog ILPeEkom

Sunday, February 21, 2016

Pengertian, Latar Belakang, Tujuan dan Penerapan Otonomi Daerah

| Sunday, February 21, 2016

A.    Pengertian Otonomi Daerah

1.      Pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya untuk membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
2.      Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah.


B.     Latar Belakang Terjadinya Otonomi Daerah

1.      Pembagian kewenangan yang tidak adil dan tidak merata.
2.      Adanya kesenjangan sosial.
3.      Untuk mengurangi pelimpahan kekuasaan
.

C.    Tujuan Adanya Otonomi Daerah

a)      Dari Ekonomi
Meningkatkn pendapatan asli daerah tersebut tetapi memerlikan partisipasi masyarakat.
b)      Dari Sosial Budaya
Supaya masyarakat lebih fokus memajukan budaya daerahnya sendiri.
c)      Dari Pemerintahan
Akan terwujud pemerintahan yang efisien.

D.    Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia

-          UU no 1 tahun 1945
-          UU no 22 tahun 1948
-          UU no 1 tahun 1957
-          UU no 18 tahun 1965
-          UU no 5 tahun 1974
-          UU no 22 tahun 1999
-          UU no 32 tahun 2004

E.     Model-Model Pelimpahan Kewenangan

1.      Deskonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan secara vertikal
2.      Deleglasi adalah pengambilan keputusan atau kewenangan secara margerial
3.      Defolusi adalah pengambilan keputusan atau kewenagan sosial manajerial di unit otonomi daerah
4.      Privatisasi adalah pemberian kewenangan kepada LSM dan pihak-pihak swasta.

F.     Penerapan Otonomi Daerah Dalam Pembinaan Wilayah atau Daerah

-          Adanya suatu Deligasi
-          Memberikan kesempatan kepada kelurahan atau daerah untuk bernovasi


G.    Penerapan Otonomi Daerah Dalam Sumber Daya Manusia

-          Memperbaiki cara kerja biokrasi
-          Mengurangi Penyimpangan yang bersifat biokrasi
-          Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional

H.    Penerapan Otonomi Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Program penanggulangan kemiskinan harus terpadu.

Sekian dari pemaparan Materi Tentang Otonomi Daerah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima Kasih


Related Posts

No comments:

Post a Comment